1. Di bawah ini merupakan unsur-unsur negara,kecuali :
A.Parpol yang kuat B.Pemerintah. C.Penduduk yang tetap D.Wilayah tertentu
A.Parpol yang kuat B.Pemerintah. C.Penduduk yang tetap D.Wilayah tertentu
2. Unsur deklaratif adalah :
A.Pemerintah
B.Pengakuan negara lain
C.Penduduk yang tetap
D.Willayah Tertentu
A.Pemerintah
B.Pengakuan negara lain
C.Penduduk yang tetap
D.Willayah Tertentu
3. Yang merupakan wadah,alat dan kondisi juang adalah :
A.Teritorial
B.Pejabat yang bersih
C.Parpol yang kuat
D.Kabinet yang berkualitas
4. Law and order merupakan fungsi :A.Kemakmuran B.Pertahanan C.Keadilan D.Penertiban
A.Teritorial
B.Pejabat yang bersih
C.Parpol yang kuat
D.Kabinet yang berkualitas
4. Law and order merupakan fungsi :A.Kemakmuran B.Pertahanan C.Keadilan D.Penertiban
5. Fungsi negara yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan disebut :
A.Fungsi Kemakmuran
B.Fungsi keadilan
C.Fungsi Pertahanan
D.Fungsi Penertiban
A.Fungsi Kemakmuran
B.Fungsi keadilan
C.Fungsi Pertahanan
D.Fungsi Penertiban
6. Pembinaan rasa kebangsaan telah dirintis sejak :
A.Kebangkitan Nasional B.Proklamasi 17-8-1945
C.Sumpah Pemuda D.Jawaban A,B,C benar
A.Kebangkitan Nasional B.Proklamasi 17-8-1945
C.Sumpah Pemuda D.Jawaban A,B,C benar
7. Di bawah ini merupakan organisasi rakyat untuk pembelaan negara ,kecuali :
A.Pager Desa B.OPR C.OKD D.Orpol
8. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Statement ini disampaikan olehA.Mark Galeotti B.Clarence S.Darrow C.John F.Kennedy D.Abraham Lincoln
9. Tidak akan terjadi stabilitas tanpa kemakmuran, dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa keamanan.Pernyataan ini dikemukakan oleh:
A.Dr.Ruslan Abdul Gani B.Marty Nata Legawa C.BJ Habibie D.Ir.Soekarno
10. Keikutsertaan warganegara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan :
A.Hak B.Hak dan kewajiban C.Kewajiban D.Tugas dan wewenang
11. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah :
A.TNI B.Polri C.TNI dan Polri D.Seuruh rakyat
12. Dasar Hukum Pertahanan negara adalah :
A.Pasal 30 UUD 1945 B.Pasal 32 UUD 1945
C.Pasal 31 UUD 1945 D.Pasal 33 UUD 1945
13. Usaha pembelaan negara diselenggarakan dengan melalui :
A.Pendidikan Kewarganegaraan
B.Pengabdian Sesuai profesi
C.Pelatihan dasar militer
D.Jawaban A,B,C benar
14. Di bawah ini yang merupakan latihan dasar militer mahasiswa adalah:
A.IMM
B.GMNI
C.Menwa
D.PMII
15. Yang merupakan komponen TNI ,kecuali :
A.TNI AD B.TNI AU C.TNI AL D.POLRI
16. Kontingen Garuda I dikirim ke negara :A.Mesir B.Afganistan C.Libanon D.Irak
17. Tugas TNI adalah :
A.Memperta1hankan kedaulatan negara
B.Melindungi kehormatan bangsa
C.Melaksanakan operasi militer
D.Jawaban A,B,C Benar
18. Berikut ini merupakan ancaman militer :
A.Demonstrasi B.Aksi teror bersenjata C.Upacara D.Jawaban A,B,C benar
19. Indonesia harus mewaspadai ancaman militer dari negara tetangga. Pernyataan ini disampaikan oleh :
A.Ryamizard Ryacudu B.Laksamana Widodo AS
C.Try Sutrisno D.Soeharto
20. Instrunent of nasional power artinya :
A.Angkatan Bersenjata
B.TNI manunggal
C.Kekuatan nasional
D.Pertahanan Negara
21. Organisasi perlindungan masyarakat adalah:
A.LINMAS B.PMI
C.Puskesmas D.KarangTaruna
22. Contoh tindakan upaya yang dilakukan oleh TNI dalam membela negara,kecuali: A.menghadapi separatis APRA B.Melarang Demonstrasi
C.Menumpas G 30 S PKI D.Menumpas gerakan Papua Merdeka
23. Pulau yang sekarang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah :
A.Sumbawa dan Timor B.Sipadan dan ligitan
C.Sipadan dan Irian D.Roti dan ligi
24. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan wilayah NKRI.Pernyataan ini termaktub dalan :
A.UU RI No 3 tahun 2002
B.Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
C.Pasal 30 UUD 1945
D.Pasal 1 UUD 1945
25. Kewenangan untuk mengatur kepentingan daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut :
A.Desentralisasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
26. Kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri dalam ikatan NKRI disebut :
A.Desentraliasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
27. Desentralisasi dibagi menjadi empat type :
A.Politik,Administrasi
B.Politik,Fiskal
C.Politik,ekonomi Fiskal,ekonomi Sosial,budaya
D.Ekonomi,Fiskal EkonomiSosial Sosial,Budaya
28. Dasar hukum desentralisasi adalah :
A.UU No 32 th.2004
B.UU No 22 th 2004
C.UU No 23 th.2004
D.UU No 30 th 2004
29. Visi Otonomi Daerah dirumuskan dalam ruang lingkup utama yaitu
A.Politik B.Ekonomi 30. Di bawah ini merupakan Pimpinan MPR RI sekarang :
A.M.Taufik Kiemas,Marzuki Ali
B.M.Tuufik Kiemas,Hajriyanto Tohari
C.Marzuki Ali,Hajriyanto Tohari
D.Marzuki Ali,Pramono Anung
31. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem NKRI disebut :
A.Tugas Perbantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
32. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu diosebut :
A.Tugas Pembantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
33. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan :
A.Koordinatif
B.Hierarkhis
C.Instruktif
D.Jawaban A,B,C benar
34. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan :
A.Keuangan
C.Pelayanan umum
B.Pemanfaatan Sumber daya
D.Jawaban A,B,C Benar
35. UU RI No 33 Tahun 2004 berisi :
A.Otonomi Daerah
B.Pemerintah Daerah
C.Perimbangan keuangan,Pusat, dan Daerah
D.DPR dan DPRD
36. Kewenangan Propinsi diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.
B.Pasal 13 UU No.32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No.32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No.32 Th.2004
37. Kewenangan Kabupaten dan kota diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.2004
B.Pasal 13 UU No 32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No 32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No 32 Th.2004
38. DPRD memiliki fungsi :
A.Legislasi,anggaran dan pengawasan
B.Anggaran dan Pengawasan
C..Legislasi dan pengawasan
D.Legislasi dan Anggaran
39. Penyelenggara Pemilihan Bupati adalah :
A.KPUD
B.Gubernur
C.DPRD
D.Mendagri
40. Di bawah ini merupakan hak-hak anggota DPR,kecuali
A.Angket
B.Interpelasi
C.Mendapatkan kekayaan
D.Menyatakan pendapat
41. PBD harus mendapatkan persetujuan dari :
A.Gubernur
B.Sekda
C.Mendagri
D.DPRD
42. P A D singkatan dari :
A.Penerimaan Asli Daerah
C.Pendapatan Asli Daerah
B.Pinjaman Asli Daerah
D.Program Anggaran Daerah
43. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan .
Pernyataan di atas disampaikan oleh :
A.Edwar III
B.Dye
C.Kartasasmita
D.Anderson
44. Agar sesuatu yang digariskan tidak bersifat abstrak dan dapat terealisasikan.
Kalimat di atas merupakan tujuan dari :
A.Kebijakan Pemerintah
B.Kebijakan Publik
C.Kebijakan Pimpinan
D.Kebijakan Negara
45. Adanya keterbukaan dari lembaga eksekutif dan legislatif akan menimbulkan:
A.Motivasi membangun
B.Kurangnya kreatifitas
C.Kemunduran
D.Jawaban A,B,C benar
50. Berikut ini merupakan langkah – langkah kegiatan praktek belajar kewarganegaraan
A. Rumusan Masalah
B. Menentukan sumber informasi
C. Pelaksanaan Show Case
D. Jawaban A,B,C benar51. Kewenangan membuat kebijakan daerah tidak dimaksudkan untuk…
A. Memberi pelayanan
B. Pemberdayaan masyarakat
C. Meningkatkan peran serta
D. Menangani pemerintahan
52. Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun…
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2001
53. Asas umum dalam penyelenggaraan Negara adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Asas kepentingan umum
B. Asas kepastian hokum
C. Asas profesionalitas
D. Asas kemandirian
54. Tujuan pemberian otonomi kepada kepala daerah dimaksudkan untuk…
A. Meningkatkan daya saing antar daerah
B. Meningkatkan kepercayaan pada daerah
C. Mengembangkan kehiidupan demokrasi
D. Meningkatkan kesejahteraan pemerintahan pusat
55. Lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan sector public dan sector privat adlah tujuan…
A. Desentralisasi politik
A. Desentralisasi politik
B. Desentralisasi ekonomi
C. Desentralisasi fiscal
D. Desentralisasi administrasi
56. Berikut tidak termasuk hal-hal yang mendasar dalam UU NO 32 tahun 2004 yaitu…
A. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
B. Meningkatkan kemampuan kepala daerah
C. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
D. Meningkatkan peran serta masyarakat
57. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan prinsip …
A. Otonomi seluas-luasnya dan otonomi nyata
B. Otonomi nyata dan desentralisasi
C. Kepercayaan dan kemandirian
D. Otonomi nyata dan tugas pembantuan
58. Urusan yang tetap menjadi kewenangan perintahan pusat adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Pertahanan dan keamanan
B. Moneter dan faskal nasional
C. Kesejahteraan dan politik dalam negri
D. Agama,yustisi,politik luar negri
59. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah di atur dalam UU NO 32 tahun 2004 pasal…
A. 10 ayat 3
B. 10 ayat 4
C. 13 ayat 2
D. 13 ayat
60. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 18 UU NO 32 tahun 2004 antara lain…
A. pengendalian lingkungan hidup
B. pelayanan administrasi
C. pelayanan bidang ketenagakerjaan
D. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara
C. Desentralisasi fiscal
D. Desentralisasi administrasi
56. Berikut tidak termasuk hal-hal yang mendasar dalam UU NO 32 tahun 2004 yaitu…
A. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
B. Meningkatkan kemampuan kepala daerah
C. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
D. Meningkatkan peran serta masyarakat
57. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah digunakan prinsip …
A. Otonomi seluas-luasnya dan otonomi nyata
B. Otonomi nyata dan desentralisasi
C. Kepercayaan dan kemandirian
D. Otonomi nyata dan tugas pembantuan
58. Urusan yang tetap menjadi kewenangan perintahan pusat adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Pertahanan dan keamanan
B. Moneter dan faskal nasional
C. Kesejahteraan dan politik dalam negri
D. Agama,yustisi,politik luar negri
59. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah di atur dalam UU NO 32 tahun 2004 pasal…
A. 10 ayat 3
B. 10 ayat 4
C. 13 ayat 2
D. 13 ayat
60. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 18 UU NO 32 tahun 2004 antara lain…
A. pengendalian lingkungan hidup
B. pelayanan administrasi
C. pelayanan bidang ketenagakerjaan
D. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara
Soal PKN 60